Kabupaten Bekasi-Kabupaten Bekasi bukan hanya sebuah daerah dengan luas 110.000 ha, bukan sekedar sebuah wilayah yang memiliki 23 kecamatan dengan 187 desa/kelurahannya dan hampir 4 juta warga negara Indonesia.
“Bekasi adalah cinta, Cinta sang Maha pencipta, Cinta para pendahulu bangsa, Cinta para warganya. Jika saja seluruh warga Bekasi kita tanya apakah cinta Bekasi ? Ungkapnya Abdul Muhaimin.
Dikatakannya, 73 Tahun sudah umur tanah kelahiran kita, atau tanah dimana kita berpijak. Namun masih banyak mengisahkan kepedihan, kekecewaan, kekesalan serta kebencian terhadap penyelenggara negara daerah Kabupaten Bekasi.
“Karena belum mampu memberikan yang terbaik kepada warganya sebagaimana mestinya. Puluhan permasalahan sosial bukan terurai justru malah berkembang biak menjadi ratusan persoalan dan ratusan persoalan tersebut pun membelah diri menjadi ribuan persoalan yang menyesakkan dada orang orang yang melihat, mendengar dan merasakannya,”katanya.
1. Kurang terbukanya informasi publik dari pemda Bekasi secara utuh yang menjadi hak asasi manusia (HAM) warganya.
2. Tidak adanya sarana komunikasi yang aktif dan terintegrasi antara rakyat dengan pejabat, antara masyarakat dengan pemerintah daerah ataupun juga dengan instansi lain seperti nomor pengaduan center.
Dikatakannya pembangunan adalah Partisipasif. Ajak dan libatkan element masyarakat ini untuk mengurai persoalan. Salah satu contohnya meniadakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.
3. Tidak adanya ketegasan dari BUPATI apalagi Sekda sebagai bapaknya PNS di bekasi dalam menjalankan amanat peraturan dan perundang-undangan dalam menindak tegas anak buahnya para aparatur yang lalai dalam kerjanya, Tidak inovatif dalam perencanaan. Tidak maksimal dalam menggali potensi PAD, penakut dalam penyerapan APBD dan lain sebagainya.
4. Tidak adanya penegakkan aturan yang nyata. Seperti UU K3. Semisal Pemerintah membuat aturan agar seluruh RT/RW sekabupaten bekasi menjadi promotor dalam kegiatan kerja bakti setiap minggunya dilingkungannya masing-masing. Lalu penengakan peraturan lainnya seperti Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 tentang perluasan kesempatan KERJA, PERDA pariwisata dan lain sebagainya.
5. Tidak maksimal dan terintegrasinya komunikasi dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dimassa Pandemi.
6. Dan masih banyak lagi.
1. Tidak adanya pusat Perkotaan, Alun-alun, Tidak Maksimal Balai Latihan Kerja (BLK) milik kab. Bekasi, Universitas Negri.
2. Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis masih menjadi mimpi di siang bolong.
3. Banyak nya pembangunan mangkrak seperti jalan jalan utama rusak dan terbelah, Gedung baru RSUD belum maksimal digunakan, gedung Islamic Center, kebutuhan adanya puskesmas masih kurang banyak.
Selanjutnya, pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, sara prasarana menjadi jalan utama menuju kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Hal-hal itu semua berbanding terbalik dengan kewajiban yang harus masyarakat bayar secara paksa seperti pajak, ketika masyarakat tidak membayar pajak terkena sanksi karena terikat peraturan,”paparnya.(Andryan/red).