Kabupaten Bekasi-Satpol PP kecamatan Tambun Selatan Diduga membiarkan reklame yang tidak taat Pajak.
Pasalnya ada beberapa reklame yang berada di wilayah Desa Tambun yang diduga tidak membayar pajak dan tidak memiliki izin.
Efsaka Gambuh salah satu pemuda Tambun Selatan melaporkan beberapa reklame yang diduga tidak membayar pajak dan tidak memiliki izin atau melanggar Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang tata cara penyelanggaraan Pajak reklame kepada MP Satpol PP Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
MP Satpol PP Kecamatan Tambun Selatan indra, saat dikonfirmasi oleh media Beritajabar.net melalui WhatsApp mengatakan bahwa reklame Tersebut sudah memiliki izin.
“Bang surat sudah di saya terkait masalah IMB terkait pemasangan reklame Tidak ada IMB nya hanya sewa lahan ,pajak , izin kemenpu, memang tidak ada IMB aturannya,itu izin dari DP
MPTSP,” Ujar Indra MP Satpol PP Kecamatan Tambun Selatan.
Namun, saat ditanya terkait Surat Pajak Terakhirnya , Surat izin Ke PUPR nya dan Kemenpunya, agar Surat Laporannya di Cabut.
MP Satpol PP menjelaskan bahwa,”Bang Maaf kuta tidak punya kewenangan untuk itu,”Ujar indra MP Satpol PP.
Sementara ,Efsaka Gambuh mengatakan kepada Media ” ini janggal Bang secara Regulasi MP Satpol PP Adalah penegakan Perda, menurut saya tidak pantas kalau MP Satpol PP memberikan pernyataan Beliau tidak memiliki kewenangan terkait itu, karena tidak mungkin kalau ridak ada izin dan rekomendasi dari Satpol pp Gak mungkin reklame itu bisa Berdiri ,’sambungnya.
“Kalau memang semua syarat Dan ketentuan nya itu benar di langgar tolong satpol PP kecamatan Tambun Selatan bertindak segara di copot papan reklame tersebut,”Sambung Efsaka.
“Apalagi ini Surat laporan Sudah masuk sejak tanggal 25 Maret 2024, namun sampai saat ini tidak Ada tindakan apapun yang Dilakukan oleh MP Satpol PP Kecamatan Tambun Selatan,”pungkasnya (
